Bandar Lampung – RNewsLampung.id, Polemik Rencana pengisian jajaran direksi Lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Lampung menuai kritiakan dari berbagai elemen masyarakat salah satu nya tokoh pemuda penggiat anti korupsi di Provinsi Lampung Andhika Putra Ketua DPD KOMA LAMPUNG.
Andhika sapaan akrab nya saat di konfirmasi media ini mengatakan, proses tersebut rawan dimanfaatkan sebagai ajang balas jasa politik dan titipan orang dekat, melarikan bukan berdasarkan profesionalisme dan integritas.
Polemik ini mencuat usai penunjukan (KOMUT) Bank Lampung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang dinilai sejumlah kalangan syarat kepentingan pribadi meski telah disahkan melalui RUPS-LB.
Tidak lama kemudian, Pemprov dikabarkan kembali akan merekrut jajaran direksi untuk Bank Lampung dan Lima BUMD baru yang pembentukannya telah disahkan lewat Perda pada tahun 2022 lalu.
Kelima BUMD itu adalah: PT Bumi Agro Lampung Sejahtera (bidang pertanian), PT Wisata Indah Lampung (pariwisata), PT Lampung Usaha Energi (energi), PT Trans Lampung Berjaya (perhubungan), PT Lampung Sarana Karya (infrastruktur)
Andika menilai, proses seleksi yang ada terkesan hanya formalitas semata. “Kalau balas jasa yang jadi dasar, maka yang masuk ya nama-nama titipan. Ini pola lama, tapi terus diulang,” tegasnya, dan sudah pasti orang-orang tersebut tidak berkompeten, karna tidak d lakukan nya seleksi terbuka untuk mencari sosok yang pantas dan benar-benar mampu, ujar nya”.
Lebih jauh Andika mengatakan bukan hal aneh jika jajaran direksi BUMD di isi oleh kerabat, Tin sukses, atau orang-orang dekat kepala daerah. Akibatnya, penyertaan modal yang bersumber dari APBD justru rentan merugi.
“BUMD malah jadi beban, bukan aset. Salah satu penyebabnya, karena direksi dipilih bukan karena kapabilitas, tapi karena kedekatan. Akhirnya muncul dugaan korupsi seperti yang terjadi di PT LEB, anak usaha dari PT LJU,” kritik Andika.
Sebagai informasi, total anggaran penyertaan modal untuk lima BUMD baru ini mencapai Rp 140 miliar, yang direncanakan dibagi sebagai berikut :
- PT Wisata Indah Lampung – Rp 40 miliar
- PT Bumi Agro Lampung Sejahtera – Rp 25 miliar
- PT Trans Lampung Berjaya – Rp 25 miliar
- PT Lampung Sarana Karya – Rp 25 miliar
- PT Lampung Usaha Energi – Rp 25 miliar
Andika berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza, praktik titip-menitip dan balas budi bisa diminimalisir atau dihentikan.
“Lampung tak kekurangan SDM yang mumpuni. Banyak anak muda yang mampu dan siap memberikan manfaat nya untuk kemajuan Lampung yang lebih baik, Jangan sampai politik balas jasa mengubur integritas,” pungkasnya. (Tim Redaksi)