Bandar Lampung – RN, Tiga organisasi sipil yang tergabung dalam Triga Lampung, yakni Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR), Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Bank Lampung, Kamis (18/09/2025).
Dalam aksinya, massa menuntut reformasi total manajemen Bank Lampung, termasuk pergantian empat direktur dan pejabat cabang. Mereka menilai manajemen saat ini tidak maksimal, bahkan kerap menimbulkan persoalan dugaan fraud perbankan.
“Kami minta perombakan menyeluruh di tubuh Bank Lampung, termasuk empat direkturnya harus diganti,” tegas Indra Mustain, Ketua DPP AKAR Lampung dalam orasinya.
Desakan itu juga ditujukan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal selaku pemegang kewenangan atas BUMD tersebut.
“Dengan modal usaha besar, konsumen jelas, dan adanya subsidi pemerintah, seharusnya Bank Lampung bisa memberikan pelayanan terbaik tanpa praktik korupsi untuk memperkaya pejabatnya,” ujar Sudirman Dewa, Ketua KERAMAT.
Senada, Ketua PEMATANK Suadi Romli menegaskan bahwa skandal Bank Lampung bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan dugaan fraud sistematis yang melibatkan jajaran manajemen lama.
“Ini bukan hanya soal perbankan, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap BUMD. Mengganti pejabat nakal adalah langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan rakyat,” katanya.
Sejumlah persoalan yang diungkap massa di antaranya :
1. Kesenjangan gaji. Pegawai lapangan hanya menerima Rp3–4 juta per bulan, sedangkan direktur Rp45–50 juta. Bahkan diduga gaji direktur bisa mencapai Rp100 juta per bulan, meski kinerja perusahaan dinilai stagnan.
2. Ketidaktransparanan keuangan. Hingga kini hasil audit OJK dan BI tidak dipublikasikan, sehingga menimbulkan keraguan atas kondisi Bank Lampung yang dinilai stagnan dan tertinggal dari bank daerah lain seperti BJB.
3. Lemahnya sistem keamanan IT. Bank Lampung kerap mengalami pembobolan ATM, duplikasi data, dan pemindahan dana nasabah oleh oknum internal. Padahal gaji staf IT sekitar Rp5 juta per bulan, tetapi sistem keamanan tetap dinilai lemah.
4. Buruknya pelayanan. Sebanyak 116 kepala pekon di Lampung Barat memindahkan rekeningnya ke bank lain karena khawatir dengan keamanan dana.
5. Kasus kerugian Rp3,1 miliar. Terjadi di KCP Liwa akibat dugaan pemalsuan data nasabah program KUR yang melibatkan oknum pejabat bank.
6. Sindikat cetak kartu ATM. Diduga merugikan 175 nasabah dengan total kerugian Rp2 miliar di KCP Unit 2 Tulang Bawang.
7. Keterlibatan oknum karyawan. Terjadi kasus pembobolan ATM oleh pegawai sendiri yang merugikan perusahaan hingga Rp800 juta di KCP Pesisir Barat.
Aksi sempat memanas dengan kericuhan antara massa dan aparat kepolisian. Bentrokan terjadi ketika demonstran mencoba masuk ke halaman kantor Bank Lampung, disertai aksi saling dorong dan pelemparan batu.
Massa mengancam akan kembali turun dengan jumlah lebih besar pekan depan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (**)