Bandar Lampung – RN, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menyampaikan pentingnya memperkuat kembali ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah tantangan moral dan sosial yang kian mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan Elly Wahyuni saat kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP)yang berlangsung di Pekon (Desa) Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Ahad (18/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prof Toto Gunarto hadir sebagai narasumber. Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Untung Supomo, sebagai narasumber pendamping. Kegiatan PIP ini diikuti oleh masyarakat setempat dengan antusias. Dalam pemaparannya, Prof Toto Gunarto menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di Provinsi Lampung.
“Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari ideologi bangsa yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bersama,” ujarnya. Sebagai akademisi, Prof Toto juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal. Ia menyampaikan wilayah perdesaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Lampung yang inklusif dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Elly Wahyuni mengingatkan bahwa kondisi bangsa saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya dampak negatif penyalahgunaan teknologi digital. Ia juga menyoroti maraknya penyalahgunaan gawai yang memicu munculnya berbagai persoalan sosial baru. “Gadget memiliki manfaat, tetapi juga membawa mudarat. Sekarang muncul geng motor, narkoba, bahkan terorisme yang memanfaatkan teknologi digital. Kita khawatir ke depan bangsa Indonesia akan seperti apa jika nilai-nilai Pancasila terus memudar,” ungkapnya.
Andika menilai, selama ini budaya Lampung lebih sering tampil dalam acara seremonial atau kegiatan adat tertentu saja. Padahal, lanjutnya, pelestarian budaya akan lebih bermakna apabila dihadirkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan birokrasi yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat. “Pelestarian budaya akan lebih efektif jika diterapkan secara berkelanjutan dalam aktivitas harian, khususnya di lingkungan pemerintahan,” ujarnya. Ia mengatakan, Komisi V DPRD Lampung memandang regulasi Kamis Beradat sebagai instrumen edukatif yang penting, terutama bagi generasi muda dan aparatur sipil negara, agar tidak kehilangan kedekatan dengan bahasa dan simbol budaya Lampung. Namun demikian, Andika menekankan kebijakan tersebut harus disertai dengan pedoman yang jelas serta pengawasan yang konsisten agar implementasinya tidak berhenti sebatas imbauan.
“Kami berharap kebijakan ini dijalankan secara sungguh-sungguh dan memberikan dampak nyata,” katanya. Ia juga berharap Kamis Beradat dapat berkembang menjadi gerakan budaya yang berkelanjutan, memperkuat kebanggaan daerah, serta menegaskan bahwa modernisasi tidak harus menghapus identitas lokal. “Modernisasi tetap bisa berjalan tanpa meninggalkan akar budaya. Mungkin perlu adaptasi di awal, tetapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan,” pungkasnya. (**)
