Bandar Lampung – RN, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menanggapi banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah seperti Way Halim, Sukarame, dan Sukabumi setelah hujan deras mengguyur Kota Bandar Lampung pada Kamis malam, 8 Januari 2026.
Agus menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung sebenarnya telah melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir sejak tahun anggaran 2025. Pemetaan tersebut mencakup penanganan dari hulu hingga hilir, mulai dari sungai-sungai besar hingga sistem drainase di jalan lingkungan.
“Dinas PU sudah melakukan pemetaan titik Banjir sejak 2025, mulai dari penanganan sungai besar sampai drainase lingkungan. Namun memang, pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap,” ujar Agus saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, (10/1).
Agus menilai penanganan Banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, serta diantisipasi sebelum memasuki musim hujan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Ia juga mengingatkan agar pada tahun anggaran 2026, pekerjaan-pekerjaan vital terkait penanganan Banjir, khususnya drainase, tidak lagi ditunda.
“Komisi III melalui Dinas PU mengimbau agar tidak menunda pekerjaan penanganan Banjir, terutama drainase. Kalau terus ditunda, maka persoalan banjir yang sudah menjadi keluhan tahunan warga ini akan terus berulang,” tegasnya.
Selain drainase perkotaan, Agus menekankan pentingnya penanganan sungai-sungai yang melintas di wilayah Kota Bandar Lampung. Ia menyebut, banyak sungai saat ini mengalami sedimentasi berat yang menyebabkan kapasitas tampung air semakin berkurang.
“Pemkot juga harus segera berkoordinasi dengan Balai Besar untuk menangani sungai-sungai yang mengalami sedimentasi luar biasa. Jadi penanganannya tidak hanya fokus pada drainase kota, tetapi juga sungai-sungai yang melintas di Bandar Lampung,” pungkas Agus. (DK)
