Dana BOS Rp2,13 Miliar di SMKN 1 Seputih Agung, Administrasi Membengkak, Transparansi Dipertanyakan

Lampung Tengah — RN, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Seputih Agung senilai tahun 2024 Rp2.137.916.050 menuai sorotan. Pasalnya, porsi terbesar justru terserap untuk administrasi kegiatan sekolah yang mencapai Rp839.143.500—hampir 40 persen dari total anggaran.

Besarnya alokasi untuk administrasi ini mencolok jika dibandingkan dengan anggaran yang langsung menyentuh proses belajar siswa. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, misalnya, hanya mendapat Rp330.705.000. Bahkan, pengembangan perpustakaan yang menjadi indikator penting peningkatan literasi hanya dianggarkan Rp200.476.000.

Sementara itu, kegiatan asesmen pembelajaran tercatat sebesar Rp95.950.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Rp119.332.550, serta langganan daya dan jasa Rp112.404.000. Di sisi lain, pembayaran honor menyerap Rp218.520.000.

Alokasi lain sebesar Rp221.385.000 digunakan untuk program bursa kerja khusus, praktik kerja industri (prakerin), hingga sertifikasi profesi. Namun, efektivitas dan realisasi program tersebut belum diketahui secara terbuka.

Sorotan utama tertuju pada pos administrasi yang nilainya jauh melampaui kebutuhan langsung siswa. Minimnya penjelasan rinci mengenai penggunaan dana tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat sekolah.

Hingga berita ini disusun, pihak sekolah belum memberikan keterangan detail terkait komponen belanja administrasi yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Padahal, dana BOS merupakan anggaran negara yang penggunaannya wajib terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejumlah pemerhati pendidikan menilai, proporsi anggaran seperti ini berpotensi tidak sejalan dengan tujuan utama dana BOS, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka mendorong adanya pengawasan lebih ketat dari dinas pendidikan setempat untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

Tanpa transparansi yang memadai, pengelolaan dana pendidikan berisiko kehilangan kepercayaan publik—terutama ketika porsi terbesar justru tidak secara langsung menyentuh kebutuhan siswa di ruang kelas. (REDAKSI)